Kementerian BUMN Didorong untuk Reformasi Sistem Perbankan, Rafly Kande: Copot Direksi BSI

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 12 Mei 2023 - 16:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Bank Syariah Indonesia. (Foto Dok. Infobumn.com/Banny Rachman)

Ilustrasi Bank Syariah Indonesia. (Foto Dok. Infobumn.com/Banny Rachman)

lINFOBUMN.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Rafly Kande minta jajaran direksi Bank Syariah Indonesia (BSI) dicopot dan Kementerian BUMN agar lakukan reformasi sistem perbankan.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Hal ini dikatakannya imbas dari terganggunya layanan transaksi BSI, baik di ATM maupun BSI Mobile selama hampir satu pekan, yakni sejak Senin (8/5/2023).

“Kita minta menteri BUMN Erick Thohir agar jabatan utama BSI dicopot semua, mulai Aceh sampai Nasional,” kata Rafly Kande dalam keterangan tertulis.

“Agar menempatkan orang-orang yang tepat dalam melakukan reformasi sistem perbankan ke depan,” imbuhnya, dikutip dari laman resmi DPR RI, di Jakarta, Jumat (12/05/2023)

Menurutnya, persoalan kelalaian manajemen BSI, membuat layanan perbankan menjadi terganggu.

“Kekecewaan masyarakat Aceh sebagai nasabah terbesar BSI, sudah di titik nadir sehingga meminta mengembalikan Bank Konvensional.”

“Dengan membuat ruang diskusi dengan pakar akademisi, pakar ekonomi, praktisi bisnis, ulama dan pejabat pemerintah Aceh,” sambung Politisi dari Dapil Aceh itu.

Menurut dia, permasalahan ini bisa lebih cepat teratasi apabila pemerintah turut membantu menyelesaikannya.

Sebab, ia menilai pemerintah memiliki lembaga yang lengkap seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Juga Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Sehingga, pencarian solusi akan lebih efektif.

Diketahui, ditilik dari sejarah, BSI lahir karena adanya Qanun LKS Aceh, Nomor qq tahun 2018.

Kemudian terbentuk BSI hasil dari merger dari bank HIMBARA syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah untuk mendirikan BSI.

Senada anggota DPR RI Rafly Kande, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Bahri Kamis (11/05/2023) mengakui pihaknya sudah melakukan musyawarah di lembaga tersebut.

Untuk meninjau ulang qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan merevisi agar bank konvensional bisa beroperasi kembali di Aceh.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

“Revisi Qanun LKS itu suatu yang mendesak mengingat sejak tidak beroperasinya bank konvensional banyak pengusaha hingga warga mengeluh terkait layanan Bank Syariah di Aceh” ungkap Saiful Bahri.

Sejak diberlakukannya aturan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, perbankan yang diperbolehkan beroperasi di Aceh hanya bank syariah.***

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

Penandatanganan Swakelola PSKK oleh BNSP di Jogja, Langkah Penting untuk Sertifikasi
Hngga Capai Rp 470 Miliar, PT Indofarma Global Medika Tak Setorkan Dana Hasil Distribusian Produk Indofarma
7 Pejabat Kementan Jadi Saksi untuk SYL, Kasdi, dan Hatta Terkait Kasus Pemerasan dan Gatifikasi di Kementan
Momen Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan CEO SpaceX Elon Musk Bertemu di Bali
Jokowi Perkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih di 10th World Water Forum 2024 Bali
Sempat Jadi Komisaris BUMN PT Petrokimia Gresik, Ini Profil Anggota DPR Indira Chunda Thita Syahrul
KPK Periksa Head of Finance PT KB Valbury Sekuritas, Terkait Korupsi Bermodus Invstasi Fiktif di PT Taspen
Sosialisasi Indonesia Kompeten: Langkah Awal Menuju Indonesia Emas
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 22:04 WIB

Penandatanganan Swakelola PSKK oleh BNSP di Jogja, Langkah Penting untuk Sertifikasi

Selasa, 21 Mei 2024 - 07:30 WIB

7 Pejabat Kementan Jadi Saksi untuk SYL, Kasdi, dan Hatta Terkait Kasus Pemerasan dan Gatifikasi di Kementan

Senin, 20 Mei 2024 - 15:11 WIB

Momen Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan CEO SpaceX Elon Musk Bertemu di Bali

Senin, 20 Mei 2024 - 14:28 WIB

Jokowi Perkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih di 10th World Water Forum 2024 Bali

Senin, 20 Mei 2024 - 10:03 WIB

Sempat Jadi Komisaris BUMN PT Petrokimia Gresik, Ini Profil Anggota DPR Indira Chunda Thita Syahrul

Sabtu, 18 Mei 2024 - 14:46 WIB

KPK Periksa Head of Finance PT KB Valbury Sekuritas, Terkait Korupsi Bermodus Invstasi Fiktif di PT Taspen

Jumat, 17 Mei 2024 - 13:27 WIB

Sosialisasi Indonesia Kompeten: Langkah Awal Menuju Indonesia Emas

Kamis, 16 Mei 2024 - 14:49 WIB

Sandra Dewi Bungkam Usai Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah, Diperiksa Kejaksaan Agung Lebih dari 10 Jam

Berita Terbaru