Erick Thohir Sebut Korupsi Waskita Beton Terjadi Sebelum 2019, Ketika Terbitkan Surat Utang Rp2 Triliun

INFOBUMN.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menolak anggapan yang menyebut korupsi di perusahaan plat merah Waskita Beton terjadi lantaran kelalaian Kementerian BUMN dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Saya tidak setuju. Isu Waskita Beton itu terjadi jauh sebelum 2019, ketika Waskita Beton menerbitkan surat hutang senilai Rp2 triliun lebih.”

“Itu dikorupsi. Bukan zaman sekarang,” kata Erick Thohir dalam tayangan Kick Andy Double Check, Jumat malam, 30 Juni 2023.

Seperti diketahui, Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN sejak Oktober 2019.

Karena itu, Erick Thohir mengatakan dirinya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, namun justru berusaha menyelamatkan BUMN karya.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Ditanya Soal Kandidat Cawapres dari Erick Thohir sampai Gibran, Prabowo: Saya Bisa Kerja dengan Semuanya

Dengan menyiapkan proposal strategi penyelamatan BUMN karya sejak awal 2020 bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

“Kita waktu itu hire (menyewa) konsultan juga, Boston Consulting Group. Dari 7 BUMN karya ini harus semua digabungkan dan diberi modal yang kuat,” kata Erick Thohir.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyelewengan pengunaan dana anak perusahaan Waskita Karya Tbk. Kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp2,5 triliun.

Erick Thohir menambahkan, ada empat langkah penyelamatan yang disiapkan, yaitu:

1. Menggabungkan BUMN karya
2. Restrukturisasi keuangan yang ada di perbankan (pinjaman)

3. Menyuntik dana segar untuk kelancaran arus kas
4. Memanfaatkan aset-aset untuk dikelola lebih baik.

“Salah satunya investasi INA (Indonesia Investment Authority) di Waskita ataupun di Wika.”

“Kita lakukan itu. Tetapi tentu restrukturisasi perlu waktu, perlu sabar,” kata Erick Thohir.

Erick Thohir mencontohkan keberhasilan restrukturisasi maskapai Garuda Indonesia. Saat itu, tidak ada yang tahu restrukturisasi itu akan berhasil.

Bahkan, saat itu, kata Erick, pihaknya menyiapkan Pelita Air sebagai alternatif apabila Garuda Indonesia bangkrut. Jika tidak, industri penerbangan Indonesia akan dimonopoli swasta.

Itu sebabnya, Erick Thohir mengingatkan agar pembenahan BUMN tidak dilihat sepotong-sepotong.

Erick Thohir menambahkan, BUMN saat ini sudah jauh lebih sehat dari sebelumnya.

Indikatornya, BUMN saat ini memiliki hutang Rp1.612 triliun, namun modalnya mencapai Rp3.200 triliun.

Itu artinya, rasio hutang dengan modal masih di kisaran 34 persen. Padahal, sebagai pengusaha, kata Erick, biasanya berlaku modal 30% dan pinjaman 70%.

“Hari ini pinjamannya 34 persen, modalnya jauh lebih besar. Nah, ini hal-hal yang saya rasa kadang-kadang dengan era sosial media dengan kebebasan saat ini, kadang-kadang semua bicara hanya menuduh.”

“Membangun persepsi negatif tanpa data dan fakta. Dan saya tidak takut saya buktikan data-datanya,” tegas Erick Thohir.

Erick menegaskan, dirinya berkomitmen untuk melakukan bersih-bersih di BUMN.

Sejak awal, kata dia, Kementerian BUMN adalah yang pertama melaporkan ketidakbenaran yang terjadi di internalnya sendiri.

Sejauh ini, sudah 13 BUMN dan anak cucu perusahaannya yang dilaporkan.

Khusus masalah pada dana pensiun, Erick mengatakan butuh waktu menyelesaikan.

Sebab, sebelumnya aturan dana pensiun BUMN dibuat oleh masing-masing perusahaan terkait.

Di bawah Erick Thohir, hal itu diubah menjadi pengelolaan bersama.

Dengan begitu, masing-masing perusahaan tidak bisa lagi sembarangan dalam menggunakan dana pensiun untuk investasi atau jual beli perusahaan yang aneh-aneh.

Untuk transisi penyehatan dana pensiun, Erick Thohir mengatakan dibutuhkan waktu 3-5 tahun.

“Pengelolaan yang menjadi masalah di bangsa kita, mau di BUMN mau di birokrasi, di olahraga, sama. Pengelolaan yang jadi masalah.”

“Inilah yang selalu kenapa kita ingin perbaiki sama-sama tanpa menyalahkan siapa-siapa,” ujar Erick Thohir.

Erick Thohir menegaskan, kerjasama dengan Kejaksaan Agung bukanlah sekadar menangkap orang.

Tetapi bagian dari koreksi Standar Operasional Prosedure (SOP) yang harus diikuti kemudian hari.

“Ini yang kita dorong terus bersama KPK untuk pencegahan korupsi dan kerjasama dengan Kejaksaan untuk pembersihan.”

“Tetapi itu kita harapkan menjadi SOP, bukan hanya nangkap. Karena kalau hanya nangkap tetapi sistemnya tidak dibangun, leadernya sangat berat,” ujar Erick Thohir.***