Pengelolaan PMN di BUMN Dinilai BPK Sudah Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 1 Maret 2023 - 01:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BPK melakukan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022. (Dok. BPK.go.id)

BPK melakukan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022. (Dok. BPK.go.id)

INFOBUMN.COM – Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan bahwa pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2020 s.d semester I tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material.

Simpulan ini termuat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2020 s.d semester I tahun 2022 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi terkait di kantor BUMN.

LHP tersebut diserahkan oleh Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.

“Selama tahun 2020 s.d semester I 2022, Kementerian BUMN menangani tambahan PMN secara tunai kepada 15 BUMN sebesar Rp 131,32 triliun dan Rp 20,68 triliun dari dana cadangan investasi 2022,” ungkap Anggota VII BPK pada penyerahan LHP yang dilaksanakan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 27 Februari 2023.

Pemberian PMN tersebut, ungkap Anggota VII BPK, dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN serta dalam rangka melaksanakan proyek strategis nasional.

Namun dalam pengelolaannya, BPK masih ditemukan adanya kelemahan yang bersifat strategis.

Kelemahan tersebut diantaranya hasil pekerjaan atas dana PMN tahun 2015 dan 2016 pada 13 BUMN belum dapat dimanfaatkan.

Selain itu, Anggota VII BPK menambahkan, dana perubahan tambahan PMN pada Bio Farma yang akan digunakan untuk pembangunan RS Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bali belum dapat dimanfaatkan.

“Saya berharap Menteri BUMN terus mendorong jajarannya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menjadi temuan BPK dan segera menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” ungkapnya.

Selain penyerahan LHP, BPK juga melakukan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK berdasarkan standar akutansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Agar pemeriksaan berjalan dengan baik, Anggota VII BPK berharap tim pemeriksa maupun entitas terperiksa menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangannya masing-masing, serta menjalin komunikasi yang baik.

“Saya berharap komunikasi antara pemeriksa dan entitas dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga tercipta kesamaan persepsi untuk mendukung kelancaran pemeriksaan.”

“Selain itu, entitas dapat memberikan akses data dan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan,” ungkap Anggota VII BPK.

Turut hadir dalam kegiatan ini Auditor Utama Keuangan Negara VII, Novy G.A. Pelenkahu, Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, para Direktur Utama dan Direksi BUMN beserta jajaran, serta para pemeriksa di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara VII.***

Berita Terkait

Penghapusan Status Penyelenggara Negara bagi Manajemen BUMN Berbahaya bagi Transparansi dan Akuntabilitas
Ini Strategi BRI untuk Tumbuh Sehat, Berkelanjutan, dan Inklusif, Fokus pada Fundamental Kinerja
Prabowo Subianto Ungkap Dirinya Berikan Teguran kepada Direksi BUMN di Town Hall Meeting Danantara
Direktur Utama BUMN yang Tak Berprestasi dan Malas-malasan, Presiden Prabowo Subianto: Ganti!
Soal Fundamental Ekonomi Indonesia dan Pergerakan Fluktuasi Rupiah, Airlangga Hartarto Angkat Bicara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Telah Terjadi Defisit Seɓesar Rp31,2 Triliun, Masih Awal Tahun 2025,
Seluruh BUMN akan Lakukan Konsolidasi ke Super Holding Danantara pada Akhir Maret atau Awal April 2025
Diluncurkan Presiden Prabowo, Pengamat Optimis Danantara Berpotensi Berikan Dampak Positif Pada Perbankan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 5 Maret 2024 - 13:50 WIB

VIDEO – Prabowo Hadir di Mandiri Investment Forum, Sebut Pemimpin Negara di Dunia Ingin Perdamaian dan Kemakmuran

Sabtu, 30 Desember 2023 - 20:27 WIB

Muhammad Nur Hayid Sampaikan Langkah-langkah BNSP dalam Jamin Kualitas Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan

Rabu, 27 Desember 2023 - 18:59 WIB

VIDEO: Tiba di Deklarasi Gerakan Muslim di Bandung, Prabowo Subianto Disambut Antusias Ribuan Relawan

Selasa, 19 Desember 2023 - 13:43 WIB

VIDEO: Erick Thohir Sebut Prabowo Subianto adalah Tokoh yang ‘Genuine’ Saat Diskusi Bareng Tokoh Muda

Berita Terbaru