Pengelolaan PMN di BUMN Dinilai BPK Sudah Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 1 Maret 2023 - 01:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BPK melakukan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022. (Dok. BPK.go.id)

BPK melakukan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022. (Dok. BPK.go.id)

INFOBUMN.COM – Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan bahwa pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2020 s.d semester I tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Simpulan ini termuat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2020 s.d semester I tahun 2022 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi terkait di kantor BUMN.

LHP tersebut diserahkan oleh Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.

“Selama tahun 2020 s.d semester I 2022, Kementerian BUMN menangani tambahan PMN secara tunai kepada 15 BUMN sebesar Rp 131,32 triliun dan Rp 20,68 triliun dari dana cadangan investasi 2022,” ungkap Anggota VII BPK pada penyerahan LHP yang dilaksanakan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 27 Februari 2023.

Pemberian PMN tersebut, ungkap Anggota VII BPK, dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN serta dalam rangka melaksanakan proyek strategis nasional.

Namun dalam pengelolaannya, BPK masih ditemukan adanya kelemahan yang bersifat strategis.

Kelemahan tersebut diantaranya hasil pekerjaan atas dana PMN tahun 2015 dan 2016 pada 13 BUMN belum dapat dimanfaatkan.

Selain itu, Anggota VII BPK menambahkan, dana perubahan tambahan PMN pada Bio Farma yang akan digunakan untuk pembangunan RS Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bali belum dapat dimanfaatkan.

“Saya berharap Menteri BUMN terus mendorong jajarannya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menjadi temuan BPK dan segera menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” ungkapnya.

Selain penyerahan LHP, BPK juga melakukan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK berdasarkan standar akutansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Agar pemeriksaan berjalan dengan baik, Anggota VII BPK berharap tim pemeriksa maupun entitas terperiksa menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangannya masing-masing, serta menjalin komunikasi yang baik.

“Saya berharap komunikasi antara pemeriksa dan entitas dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga tercipta kesamaan persepsi untuk mendukung kelancaran pemeriksaan.”

“Selain itu, entitas dapat memberikan akses data dan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan,” ungkap Anggota VII BPK.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Turut hadir dalam kegiatan ini Auditor Utama Keuangan Negara VII, Novy G.A. Pelenkahu, Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, para Direktur Utama dan Direksi BUMN beserta jajaran, serta para pemeriksa di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara VII.***

Berita Terkait

Pertumbuhan Ekonomi pada 2025 akan Naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Alasannya
Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen dalam 2-3 Tahun ke Depan, Prabowo Subianto Optimistis Mampu
Menjaga Kualitas Layanan: LSP Pembiayaan Indonesia Gelar Pelatihan Asesor Kompetensi
Presiden Jokowi Ungkap Alasan Optimisnya Melihat Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen pada Triwulan I 2024
Menkeu Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat 5,1 Persen di Tengah Tantangan Global
Menkeu Sri Mulyani Bertemu Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Bahas Mekanisme Transisi Energi
Cetak Laba Rp15,98 Triliun Pada Triwulan I 2024, Mayoritas Analis Rekomendasi Beli Saham BBRI
Ekonomi Hadapi Berbagai Tantangan, Termasuk Penurunan Cadangan Devisa dan Neraca Perdagangan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 22:04 WIB

Penandatanganan Swakelola PSKK oleh BNSP di Jogja, Langkah Penting untuk Sertifikasi

Selasa, 21 Mei 2024 - 07:30 WIB

7 Pejabat Kementan Jadi Saksi untuk SYL, Kasdi, dan Hatta Terkait Kasus Pemerasan dan Gatifikasi di Kementan

Senin, 20 Mei 2024 - 15:11 WIB

Momen Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan CEO SpaceX Elon Musk Bertemu di Bali

Senin, 20 Mei 2024 - 14:28 WIB

Jokowi Perkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih di 10th World Water Forum 2024 Bali

Senin, 20 Mei 2024 - 10:03 WIB

Sempat Jadi Komisaris BUMN PT Petrokimia Gresik, Ini Profil Anggota DPR Indira Chunda Thita Syahrul

Sabtu, 18 Mei 2024 - 14:46 WIB

KPK Periksa Head of Finance PT KB Valbury Sekuritas, Terkait Korupsi Bermodus Invstasi Fiktif di PT Taspen

Jumat, 17 Mei 2024 - 13:27 WIB

Sosialisasi Indonesia Kompeten: Langkah Awal Menuju Indonesia Emas

Kamis, 16 Mei 2024 - 14:49 WIB

Sandra Dewi Bungkam Usai Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah, Diperiksa Kejaksaan Agung Lebih dari 10 Jam

Berita Terbaru