INFOBUMN.COM – PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Jokowi soal politik masional seperti drama Korea
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kondisi politik saat ini bukanlah sebuah drama Korea
Melainkan menurut Hasto Kristiyanto adalah cerminan hati, akal sehat dan nurani.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa politik di Indonesia belakangan terlalu banyak diisi drama bak sinetron televisi.
Baca Juga:
Penyaluran Pupuk Subsidi, Pemerintah Ungkap Alasan Gapoktan Harus Bertransformasi Menjadi Koperasi
Begini Penjelasan PT Wijaya Karya Tbk Soal Dukungan Program Prabowo Bangun 3 Juta Rumah per Tahun
Padahal, Jokowi ingin Pemilu 2024 diisi dengan adu gagasan untuk kemajuan bangsa.
Baca artikel lainnya, di sini: Bursa Media Online Melayani Jasa Jual Beli dan Akuisisi Portal Berita yang Masih Berjalan dan Berkualitas
“Saya lihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakor (drama Korea)-nya.”
“Terlalu banyak sinetronnya. Mestinya kan pertarungan gagasan, pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan,” kata Jokowi.
Baca Juga:
Termasuk Teknologi MLFF, Pemerintah Indonesia Kaji Teknologi Tol yang Efektif, Efisien dan Terbaik
KPK Penjaraksn 3 Orang, Kasus Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Peras Anak Buah untuk Biayai Pilkada
Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam pidatonya pada acara Hari Ulang Tahun ke-59 Partai Golkar, Senin (6/11/2023).
Menurut Hasto Kristiyanto Politik ini memang bukan drama politik, ini kesungguhan politik, Ini dedikasi politik.
“Politik ini memang bukan drama politik, ini kesungguhan politik. Ini dedikasi politik”
“Ini komitmen terhadap masa depan tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, akal sehat dan nurani,” kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu, 8 November 2023
Baca Juga:
Pelajar Indonesia di Inggris Sambut Kedatangan Prabowo di London, Jadi Pengalaman Tak Terlupakan
Kementerian BUMN dan PKP Bersinergi Bangun Rumah Berkonsep Transit Oriented Development
Ia pun menyoroti persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
“Jadi, kalau akal sehat dilanggar, ketika hukum direkayasa, MK dikebiri, ya muncul lah suatu gerakan untuk meluruskan itu.”
“Dan apa yang diputuskan oleh MKMK itu menunjukkan kemenangan nurani,” ujarnya.
Menurutnya, putusan yang diumumkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan langkah meluruskan kebenaran.
“Itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran. Sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro demokrasi”.
“Yang memang tidak ingin MK sebagai benteng konstitusi, dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati,” jelas Hasto Kristiyanto.
Pria asal Yogyakarta ini menilai putusan MKMK yang mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK karena terbukti melanggar etik berat merupakan suatu wujud kemenangan moral.
“Ini adalah suatu kemenangan moral sebagai langkah yang positif untuk mengawal demokrasi di negeri ini,” tambah Hasto Kristiyanto.***
