Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Telah Terjadi Defisit Seɓesar Rp31,2 Triliun, Masih Awal Tahun 2025,

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 14 Maret 2025 - 14:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

JAKARTA – Mencermati kinerja APBN hingga 28 Februari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa terjadi defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Terjadi defisit Rp31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13 persen dari PDB. APBN 2025 didesain dengan defisit Rp616,2 triliun.”

“Jadi, ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB,” ungkap Menkeu Sri dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/3).

Menkeu Sri menjelaskan, meskipun terjadi defisit, APBN masih mencatatkan keseimbangan primer dalam posisi surplus Rp48,1 triliun.

Lebih jauh, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menjabarkan realisasi penerimaan negara hingga akhir Februari mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN.

Ia menjelaskan, penerimaan negara dari sisi perpajakan mencapai Rp240,7 triliun yang terdiri dari pajak Rp187,8 triliun dan bea cukai Rp42,6 triliun.

Sedangkan dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNPB) tercatat sudah mencapai Rp76,4 triliun.

“Realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga akhir Februari dengan telah terjadinya efisiensi dan lain-lain kita masih melihat belanja negara Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target total belanja tahun ini.”

“Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target, belanja KL Rp83,6 triliun, dan belanja non KL Rp127,9 triliun. Sedangkan untuk transfer ke daerah, sampai akhir Februari telah mencapai Rp136,6 triliun,” jelasnya.

Disrupsi Global, Kebijakan Trump

Menkeu Sri juga menyinggung situasi global yang diliputi ketidakpastian terutama pengaruh kebijakan Amerika Serikat setelah Donald Trump menjabat presiden untuk yang kedua kali.

“Semenjak Presiden Trump dilantik hingga sekarang, begitu banyak kebijakan executive order Presiden Trump yang terus menerus menimbulkan gejolak sehingga gejolak ini dirasakan oleh seluruh dunia,” tuturnya.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Gejolak atau dinamika ini, kata Sri, tercermin dalam pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah hingga Rp16.340 per USD hingga akhir Februari.

Gejolak juga tampak pada pergerakan yield (keuntungan yang didapat dari) surat berharga negara hingga harga minyak.

“Yield surat berharga negara sama seperti yang terjadi dengan disrupsi akibat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump 2.0 dan juga ada interaksi, reaksi dari negara-negara blok besar.”

“Entah itu Kanada, Eropa, RRT, Meksiko, telah menimbulkan suatu dinamika atau gejolak volatilitas di nilai tukar dan yield di semua negara,” jelasnya.

Ia juga menambahkan pertumbuhan ekonomi tanah air pada tahun 2024 yang cenderung stagnan pada level lima persen.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut masih merupakan suatu prestasi tersendiri di tengah kondisi perekonomian global yang masih menghadapi berbagai ketidakpastian dari segala sisi.

“Pertumbuhan ekonomi 2024 pada seluruh tahun dicapai dengan pertumbuhan 5,03 persen.”

“Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah tingkat yang tidak mudah bagi semua negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada level di atas lima persen, di mana kondisi perekonomian global disrupsinya sungguh luar biasa,” katanya.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Hendry mengatakan defisit APBN yang terjadi pada awal tahun setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting.

Pertama, katanya, karena penerimaan negara yang terkontraksi sekitar 20 persen.

Bahkan penerimaan negara dari sisi perpajakan saja terkoreksi hingga 40 persen.

Kedua, dari faktor penyesuaian tarif PPN pada detik-detik terakhir tahun lalu yang ikut mempengaruhi proses restitusi pajak.

Selanjutnya, dan yang tidak kalah penting, kata Yusuf, adalah sistem administrasi perpajakan yang dinilai belum siap.

Seperti diketahui, Ditjen Perpajakan meluncurkan Coretax agar pelaporan pajak bisa menjadi lebih mudah. Namun, dalam praktiknya, sistem Coretax ini tidak bisa bekerja secara maksimal.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Faktor selanjutnya adalah dari sisi perekonomian, salah satunya harga komoditas yang sudah terjun bebas dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

“Itu yang akhirnya mendorong terjadi defisit. Dan defisit ini, juga hadir lebih awal, artinya di tahun lalu defisit itu baru di Mei 2024, sekarang lebih awal di Januari, dan ini merupakan defisit pertama di Januari sejak 2021.”

“Saya kira ini harus menjadi catatan tersendiri apabila pemerintah ingin mengevaluasi kinerja APBN untuk ke depannya,” kata Yusuf.

Apakah defisit nantinya akan melebar? Yusuf menjawab, itu tergantung dari sikap pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas dan efisiensi, apalagi dari sisi perekonomian yang kurang mendukung.

“Pelebaran defisit akan seberapa saya kira kita perlu menunggu dan melihat terlebih dahulu. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah faktor perekonomiannya.”

“Mungkin di awal faktor seperti musiman, Ramadan dan lebaran, bisa mendongkrak penerimaan, tetapi setelah itu yang perlu dipikirkan adalah kalau tidak ada dorongan perekonomian itu juga akan ikut mempengaruhi penerimaan secara umum sehingga ini yang akan mempengaruhi defisit yang berpotensi melebar dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya,” pungkasnya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnispost.com dan Ekbisindonesia.com 

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Apakabartv.com dan Pusatsiaranpers.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Sulawesiraya.com dan Harianjayakarta.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).

Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.

Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 0853155577880855777788808781555778808111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

 

Sumber Berita : Voaindonesia.com

Berita Terkait

Seluruh BUMN akan Lakukan Konsolidasi ke Super Holding Danantara pada Akhir Maret atau Awal April 2025
Diluncurkan Presiden Prabowo, Pengamat Optimis Danantara Berpotensi Berikan Dampak Positif Pada Perbankan
Pemerintah Optimis Ekonomi dan Perdagangan Indonesia akan Terus Tumbuh, Mendag Berikan Alasannya
DBJ Dukung Perusahaan-perusahaan Jepang Kembangkan Bisnis di Indonesia, Kolaborasi dengan INA
Lulu Group Internasional Asal Uni Emirat Arab Berminat Perluas Investasi Pengolahan Daging ke Indonesia
Sesuai Target Pemerintah Tahun 2024, Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mencapai Rp280,28 Triliun
Menko Zulkifli Hasan Beri Penjelasan Soal Stok dan Harga Pangan, Jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
Transaksi Kripto Indonesia Capai Rp475,13 Triliun, Faktor Donald Trump Dorong Sentimen Bullish Investor Kripto
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 17 Maret 2025 - 13:44 WIB

BRI Jadi Merek No.1 Indonesia dan Urutan 323 Dunia Brand Finance Global 500 2025, Brand Value BRI Naik Tajam

Minggu, 16 Maret 2025 - 11:00 WIB

BRI Dukung Digitalisasi Luncurkan QRIS TAP, Berikan Kecepatan dan Kemudahan dalam Genggaman

Kamis, 27 Februari 2025 - 10:27 WIB

CEO Danantara Rosan Roeslani Beberkan Pentingnya Investasi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 27 Februari 2025 - 07:44 WIB

Dukung Kehadiran Danantara, PT Telkom Indonesia Tbk akan Sapkan Teknologi Artificial Intelligence

Rabu, 26 Februari 2025 - 10:10 WIB

Langkah Awal 7 BUMN Dulu Termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Semua BUMN akan Dikelola Danantara

Selasa, 11 Februari 2025 - 08:12 WIB

Markas Besar TNI Tanggapi Keputusan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Sebagai Direktur Utama Perum Bulog

Selasa, 11 Februari 2025 - 06:43 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir Ungkap Alasan Tunjuk Dirut Perum Bulog yang Berasal dari TNI Aktif

Minggu, 9 Februari 2025 - 12:12 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Menjadi Direktur Utama Perum Bulog

Berita Terbaru