INFOBUMN.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah serius mempercepat integrasi portal pelayanan publik, tak terkecuali di sektor transportasi.
Mengakselerasi hal tersebut, Kementerian PANRB mengandeng BUMN untuk memetakan layanan transportasi yang diprioritaskan untuk terintegrasi dalam portal pelayanan publik.
“Pada hari ini, kami mengundang Bapak/Ibu dari Kereta Api Indonesia, Garuda Indonesia, PT Pelni, Perum PPD, Perum Damri, ASDP Indonesia Ferry untuk berdiskusi bersama sebagai langkah awal dalam melaksanakan pemetaan layanan transportasi yang diprioritaskan terintegrasi dalam portal pelayanan publik,” ujar Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus yang membacakan sambutan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB dalam FGD Inventarisasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Pemetaan Layanan Tematik Transportasi secara daring di Jakarta, Kamis 2 Maret 2023.
Menurutnya, saat ini transformasi digitalisasi menjadi salah satu kunci dari penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.
Baca Juga:
Kelola Lahan Sawit Sitaan Duta Palma Seluas 221 Ribu Hektar, Kementerian BUMN Tunjuk PT Agrinas
Menteri BUMN Erick Thohir Ungkap Alasan Tunjuk Dirut Perum Bulog yang Berasal dari TNI Aktif
Optimalisasi penggunaan teknologi informasi menjadi solusi dalam mengatasi persoalan patologi birokrasi.
“Transformasi digital lebih luas dari hanya mengubah layanan offline menjadi online, namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan ‘nilai’ yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan,” tuturnya.
Sementara itu, dijelaskan pada triwulan I integrasi portal pelayanan publik fokus pada layanan perlintasan batas negara, diantaranya yakni layanan paspor, haji, dan visa.
Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui inventarisasi pelayanan publik berbasis elektronik dibidang transportasi.
Baca Juga:
Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Menjadi Direktur Utama Perum Bulog
Untuk diketahui, inventarisasi ini bertujuan untuk mengetahui sistem proses bisnis yang sudah dibangun oleh masing-masing perusahaan moda transportasi yang ada di Indonesia.
Terdapat tiga layanan untuk diintegrasikan menjadi prioritas dalam membangun super apps Portal Pelayanan Publik, diantaranya layanan keselamatan penumpang, layanan pemesanan tiket terintegrasi, dan layanan informasi penjadwalan keberangkatan.
Terkait transformasi digitalisasi, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad menambahkan bahwa transformasi digitalisasi ini terkait dengan proses bisnis.
“Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan, masyarakat sangat membutuhkan kenyamanan dalam mengunakan moda transportasi.”
Baca Juga:
Kementerian BUMN dan PKP Bersinergi Bangun Rumah Berkonsep Transit Oriented Development
Pemerintah Petakan Lahan-lahan Milik BUMN untuk Dukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah Per Tahun
“Bagaimana caranya ke suatu tempat tujuan sudah ada thread yang jelas,” ungkapnya.
Sementera itu, Vice President of Customer Care PT KAI (Persero) Dian Anggaraheni Puspitasari menjelaskan proses bisnis yang sudah diterpakan di PT KAI.
Dikatakan bahwa, layanan digital transportasi berintegrasi sudah dilakukan untuk pemesanan layanan penumpang, serta handling customer terkait permintaan informasi dan komplain yang bisa disampaikan melalui hotline PT KAI.
“Saat ini masyarakat sudah mengunakan pemesanan tiket melalui aplikasi KAI Access dan kami mengurangi layanan pemesanan langsung, sedangkan untuk handling pelanggan terkait permintaan informasi melalui KAI 121 yang sangat mudah diakses,” ujarnya
Lebih lanjut Dian menyampaikan, dengan adanya aplikasi, peningkatan pengunaan cukup drastis.
Menurutnya, apabila sudah menjadi satu pada super apps portal pelayanan publik kedepan akan sangat memudahkan masyakarat untuk memilih moda transportasi yang akan digunakan.
“Pada masa pandemi, penumpang saat reservasi mengunakan NIK, kita kerja sama dengan Dukcapil untuk menjaga kerahasiaannya, kedua masyarakat diwajibkan sudah melakukan vaksinasi, dan kerja sama pembayaran dengan beberapa bank. Kedepannya kita akan membangun entertainment on board,”pungkasnya.***
