DPR Beri Tanggapan Keras Terkait Pengajuan PNM Sebesar Rp10 Triliun oleh LPEI, BUMN di Bawah Kemenkeu

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 4 Juli 2024 - 14:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh. (Dok. Dpr.go.id)

INFOBUMN.COM – Permintaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Rp10 triliun untuk mengatasi kredit macet tidak tepat.

Badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengajukan PNM bukanlah tujuan dari pemberian insentif tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menyampaikan hal itu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/7/2024)

“Jadi, PMN diberikan untuk mendukung program pemerintah, bukan untuk bayar utang atau kredit macet. Pemberian PMN 90 persen itu untuk penugasan.”

“Makanya, syarat pertama itu penugasan, sisanya sekitar 15-20 persen untuk aksi korporasi,” kata dia.

Menurut Fadlulah, pemberian PNM hanya diberikan ke BUMN yang memberikan kontribusi terhadap pemajuan ekonomi dan devisa negara.

Dirinya mengatakan prinsip simbiosis mutualisme harus diterapkan, sehingga hanya BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN, serta telah memberikan kontribusi melalui dividen yang bisa menerima PMN.

Menurut dia, perusahaan pelat merah yang menerima insentif anggaran itu harus memiliki performa yang baik.

Dengan melihat dari peningkatan kontribusinya pada devisa negara, dibanding anggaran yang dikeluarkan melalui insentif PMN.

“Di tahun 2023, BUMN sudah memberikan dividen besar, yakni Rp82,1 triliun sehingga wajar jika dana restrukturisasi untuk BUMN sebagian besar dipakai dari dividen yang telah mereka berikan kepada negara.”

“Apalagi di luar dividen, BUMN juga sudah memberikan pajak sesuai kewajibannya kepada negara.”

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Sehingga wajar dan pantas jika PMN juga diberikan kepada BUMN yang ada di bawah Kementerian BUMN semata,” katanya.

Sebelumnya, LPEI mengajukan penambahan PMN Rp10 triliun pada 2024 untuk pengembangan kapasitas program penugasan khusus ekspor (PKE) dan membuat program baru yang dibutuhkan para eksportir.

“Jadi, PMN yang diajukan sebesar Rp10 triliun adalah untuk menambah kapasitas lima program existing.”

“Yaitu trade finance kawasan nontradisional, UKM, alat transportasi, industri farmasi, dan alat kesehatan.”

“Dan kami juga menyediakan empat program baru, yaitu industri pangan, offshore financing, penjaminan, dan asuransi,” ujar Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI yang dipantau secara virtual di Jakarta, Senin (1/7/2024).***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Duniaenergi.com dan Infomaritim.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiupdate.com dan Infoups.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Menteri ESDM Arifin Tasrif Tanggapi Wacana Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Indonesia Juni 2024 Terjaga Stabil karena Dukungan Solvabilitas yang Tinggi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024
Harga Gas Murah Belum Diperluas ke Semua Sektor Industri, Airlangga Hartarto: dalam Proses Pengkajian
Beber 4 Faktor Alasannya, Optimis Rupiah Terus Menguat ke Level di Bawah Rp16.000 per Dolar AS
Pelaku Usaha Jasa Keuangan Bahas Peningkatan Kompetensi dan Perlindungan Konsumen di Surabaya
OJK Gelar Konvensi Nasional RSKKNI bidang Manajemen Risiko Perbankan untuk Tingkatkan Kompetensi Sektor Jasa Keuangan
Optimisme Terbatas: CSA Index Juli 2024 Naik Tipis ke 61, IHSG Juli Diperkirakan Bergerak Menguat Tipis
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 15:31 WIB

Pertamina Didorong Sebagai BUMN Kelas Global, Menteri BUMN Erick Thohir Ungkap Alasannya

Kamis, 11 Juli 2024 - 12:02 WIB

Penyertaan Modal Negara Capai Sebesar Rp44,24 Triliun di 2025, Inilah Inilah Daftar Lengkap BUMN Penerima

Kamis, 11 Juli 2024 - 07:39 WIB

Perkokoh 4 Tahun Transformasi Organisasi, Pertamina Group Gelar AKHLAK Fest 2024

Rabu, 10 Juli 2024 - 17:29 WIB

Perusahaan BUMN Didorong untuk Bermitra dengan Pelaku Usaha Swasta dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Selasa, 9 Juli 2024 - 20:33 WIB

Beli 2 Unit Kapal Penumpang Baru, PT Pelayaran Nasional Indonesia Usulkan PNM Sebesar Rp2,5 Triliun

Selasa, 9 Juli 2024 - 19:02 WIB

Versi Majalah Bisnis Global Fortune, PT Waskita Karya Tbk Masuk dalam Daftar Fortune Southeast Asia 500

Jumat, 5 Juli 2024 - 20:48 WIB

Termasuk PT Indonesia Farma Tbk, Menteri BUMN Erick Thohir Angkat Bicara Penyelamatan BUMN

Jumat, 5 Juli 2024 - 15:19 WIB

Profil Sandy Mushlihin yang Diangkat Erick Thohir Jadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum Perhutani

Berita Terbaru